Back to homepage

Ekonomi, Pembangunan, dan Kerjasama

Paragraf 6
Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Kerjasama
Pasal 907

(1)  Bidang Ekonomi Pembangunan  dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan,  membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang  Ekonomi dan  Pembangunan, serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama riset.
(2)  Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama mempunyai fungsi:
a.  penyiapan  bahan  penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran  riset dan inovasi daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama;
b.  penyiapan bahan pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama;
c.  penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan  riset dan inovasi daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama;
d.  penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan  riset dan inovasi daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan  dan Kerjasama;
e.  menyiapkan bahan laporan pelaksanaan sinergitas, koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan lembaga riset dalam/luar negeri, lembaga kementerian/non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
f.  melaksanakan fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD), pakar dan tenaga ahli lainnya;
g.  pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan 
h.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.  

 

Sub Bidaag Ekonomi
Pasal 908

(1)  Sub Bidang  Ekonomi dan Pengembangan Fisik Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi, kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan serta komunikasi dan informatika.
(2)  Rincian tugas Sub Bidang Ekonomi dan Pengembangan Fisik Wilayah, adalah sebagai berikut:
a.  menyiapkan bahan perumusan rekomendasi dan kebijakan pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Ekonomi dan Pengembangan Fisik Wilayah;
b.  memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Ekonomi dan Pengembangan Fisik Wilayah;
c.  melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Ekonomi dan Pengembangan Fisik Wilayah;
d.  melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Ekonomi dan Pengembangan Fisik Wilayah; 
e.  menyiapkan  laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian  Ekonomi dan Pengembangan Fisik Wilayah; dan
f.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Pasal 909

(1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan perkebunan.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup adalah
sebagai berikut:
     a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
     b. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
     c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
     d. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
     e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
     f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Sub Bidang Kerjasama Riset
Pasal 909

(1)  Sub Bidang Kerjasama Riset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi, kebijakan, fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah meliputi aspek-aspek  kerjasama lembaga riset dalam/luar negeri,  lembaga kementerian/non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat.
(2)  Rincian tugas Sub Bidang Kerjasama Riset, adalah sebagai berikut:
a.  menyiapkan bahan perumusan rekomendasi dan kebijakan pelaksanaan kegiatan kerjasama riset;
b.  memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama riset;
c.  melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kerjasama riset;
d.  melaksanakan fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD), pakar dan tenaga ahli lainnya;
e.  melaksanakan pengawasan pelaksanaan kerjasama riset;
f.  menyiapkan  laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang  Kerjasama Riset; dan
g.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.