Back to homepage

Pemerintahan dan sosial budaya

Paragraf 5
Bldang Pemerintahan dan Soeial Budaya
Paaal 903

(1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I). Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:
     a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
     b. penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sasia! Budaya;
     c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
    d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
    e. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
    f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
    g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan


Sub Bidang Pemerintahan
Pasal 904

(1)  Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melakukan  penyiapan bahan perumusan rekomendasi, kebijakan, fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah meliputi aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah, kesatuan bangsa, politik, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat serta evaluasi pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, serta Badan Usaha Milik Desa.
(2)  Rincian tugas Sub  Bidang  Pemerintahan dan Otonomi Daerah, adalah sebagai berikut:
a.  menyiapkan dan melaksanakan bahan perumusan rekomendasi dan kebijakan pemerintahan daerah di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
b.  memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
c.  melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 
d.  melakukan pengawasan pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Bidang
Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 
e.  menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
f.  melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.


Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat
Pasal12

(1) Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi meliputi aspek-aspek sosial, petnberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata serta meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan serta meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja,

(2) Rincian tugas sub Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sbagai berikut :
     a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pernberdayaan Masyarakat;
     b. memfaeilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;
     c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan
Masyarakat;
    d. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;
    e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pemerintahan; dan
    f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan


Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan
Pasal13

(1) Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi pengelolaan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekornendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan dan kebijakan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan adalah sebagai berikut:
     a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
     b. menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan bam dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan;
     c. memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
     d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi
Kebijakan;
    e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
    f. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
    g. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan; dan
    h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.