Back to homepage

Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah

Berita Foto Populer

Paragraf 8
Bidang Penguatan dan Kebijakan Strategis Daerah
Pasal 915

(1)  Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah mempunyai tugas melaksanakan,  membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang  Penguatan  Inovasi  dan Kebijakan Strategis Daerah.
(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah mempunyai fungsi:
a.  penyiapan  bahan  penyusunan  rekomendasi,  kebijakan teknis, program, dan anggaran kegiatan  riset dan inovasi daerah di Bidang  Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah;
b.  penyiapan bahan pelaksanaan, strategi, dan penerapan riset dan inovasi daerah di Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah;
 
c.  penyiapan  bahan  pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan  riset dan inovasi daerah di Bidang  Penguatan  Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah;
d.  penyiapan bahan rancangan rekomendasi dan kebijakan terkait jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
e.  penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan  riset dan inovasi daerah di Bidang Penguatan  Inovasi  dan Kebijakan Strategis Daerah;
f.  pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
g.  pelaksanaan  fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.


Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana
Pasal 916

(1)  Sub Bidang Inovasi  Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana,  mempunyai tugas  bahan penyiapan perumusan rekomendasi, kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah  meliputi  jenis, prosedur, komunikasi, informatika, statistic dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif.
(2)  Rincian tugas Sub Bidang Inovasi  Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana, adalah sebagai berikut:
a.  menyiapkan bahan perumusan rekomendasi dan kebijakan pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana;
b.  memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana;
c.  menyiapkan  bahan rancangan rekomendasi dan kebijakan terkait jenis,prosedur, komunikasi, informatika, statistic dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah serta  pelayanan public yang bersifat inovatif di Bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana;
d.  melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi  daerah  di Bidang Inovasi  Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana;
e.  melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana;
f.  menyiapkan  laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian  Inovasi Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana; dan
g.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Kemitraan Industri
Pasal 917

(1)  Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Kemitraan Industri mempunyai tugas penyiapan perumusan rekomendasi, kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi  daerah meliputi aspek-aspek multimoda transportasi, tata ruang, pertanahan dan tata guna lahan, tata ruang darat dan laut, konektivitas wilayah, industri pangan, kesehatan dan obat, bahan baku dan material maju.
(2)  Rincian tugas Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Kemitraan Industri, adalah sebagai berikut:
a.  menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Inovasi Infrastruktur dan Kemitraan Industri;
b.  memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan riset  dan inovasi daerah di Bidang Inovasi Infrastruktur dan Kemitraan Industri;
c.  melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi  daerah  di Bidang Inovasi Infrastruktur dan Kemitraan Industri;
d.  melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Inovasi Infrastruktur dan Kemitraan Industri;
e.  menyiapkan  laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian  Inovasi Infrastruktur dan Kemitraan Industri; dan
f.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Sub  Bidang Kebijakan Strategis dan Sistem Inovasi Daerah,
Pasal 918

(1)  Sub  Bidang Kebijakan Strategis dan Sistem Inovasi Daerah,  mempunyai tugas  penyiapan perumusan rekomendasi, kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah meliputi jenis, prosedur, metode perumusan kebijakan strategis daerah dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
(2)  Rincian Tugas Sub Bidang Kebijakan Strategis dan Sistem Inovasi Daerah, adalah sebagai berikut:
a.  menyiapkan bahan perumusan rekomendasi dan kebijakan pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Kebijakan Strategis dan Sistem Inovasi Daerah;
b.  menyiapkan bahan rancangan kebijakan strategis daerah dan pelaksanaan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan fasilitasi hubungan interaktif antar unsur inovasi di Bidang Kebijakan Strategis dan Sistem Inovasi Daerah;
c.  memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Kebijakan Strategis dan Sistem Inovasi Daerah;
d.  melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Kebijakan Strategis dan Sistem Inovasi Daerah;
e.  melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Kebijakan Strategis dan Sistem Inovasi Daerah;
f.  menyiapkan  laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang  Kebijakan Strategis dan Sistem Inovasi Daerah; dan
g.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Author : Bidang IPTEK Balitbangda - 0721712980

Berita Terbaru

Berita Terpopuler