BALITBANGDA RILIS HASIL RISET PANDEMI DAN PILKADA 2020; STUDI RAWAN KONFLIK DI PROVINSI LAMPUNG

Kekhawatiran sejumlah pihak terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah wabah Covid-19, tidak sepenuhnya terjadi. Namun, sejumlah kasus menjadi catatan penting pelaksanaan Pilkada serentak pada masa pandemi kemarin.

Catatan Pilkada dan pandemi tersebut dibedah dalam penyampaian hasil riset yang berjudul "Pandemi dan Pilkada 2020; Studi Rawan Konflik di Provinsi Lampung," di Kantor Balitbangda (23/12/2020). Riset dilakukan tim peneliti Balitbangda bersama akademisi Unila Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedy Hermawan.

Dalam diskusi yang dihadiri Ketua KPU Provinsi Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung, Kesbangpol, dan sejumlah partai politik tersebut, Robi Cahyadi memaparkan kecemasan banyak pihak tentang kerawanan Pilkada 2020. "Kekhawatiran penyebaran virus dan munculnya klaster baru Pilkada 2020 ternyata tidak terjadi. Protokol kesehatan di TPS cukup baik," kata Dosen FISIP Unila itu.

Meski demikian, Pilkada dalam masa pandemi kemarin tidak bersih dari permasalahan. "Problem daftar pemilih belum mampu diselesaikan KPU dan pemerintah. Ini terus terjadi dari pemilu ke pemilu," kata Robi.

Hal senada dikatakan Dedy Hermawan. "Pertanyaan saya, permasalahan DPT itu soal teknis atau ada rekayasa? Kalau rekayasa, itu pelanggaran serius. Kalau administratif, pemerintah harus sungguh-sungguh melakukan evaluasi," papar Dedy.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Subbagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung Erwin Prima Rinaldo mengatakan, dalam Pilkada 2020 lalu, kasus mobilisasi ASN lebih banyak terjadi dibanding Pilkada sebelumnya. "Pelanggaran netralitas PNS ada 28 kasus yang sudah kita tangani, yang di Pilkada sebelumnya tidak sampai 10 kasus. Mobilisasi PNS dalam Pilkada 2020 kemarin jauh lebih banyak," papar Erwin.

"Potensi konflik Pilkada 2020 kemarin sangat menarik dicermati. Apakah karena situasi lockdown, finansial melemah, kapitalisasi tidak berjalan efektif, implikasinya adalah mobilisasi ASN? Kita lihat trend kampanye melemah. Soal money politics, saya dengar kalau sebelumnya kisaran Rp100 ribu, kemarin Rp50 ribu diterima, bahkan kurang dari itu," papar Erwin.