Membuka tahun 2020, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mengadakan acara sosialisasi Indeks Inovasi Daerah, di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung pada Hari Kamis, 23 Januari 2020. Acara tersebut diikuti oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Bappeda/Balitbangda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta Lembaga Penelitian Pemerintah vertikal yang ada di Lampung.

Acara dibuka oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung Ir. Taufik Hidayat, MM dan diisi oleh Kepala BPP Kemendagri Drs. Dodi Riyatmadji, M.M., Kepala Pusat Litbang Inovasi Kemendagri Drs. Matheos Tan, M.M., dan peneliti BPP Kemendagri Adi Suhendra. Acara tersebut dipandu langsung oleh Kepala Balitbangda Provinsi Lampung Ir. Hamartoni Ahadis, M.M. 
Kepala BPP Kemendagri menyatakan sesuai UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi daerah. Inovasi daerah ini bisa diinisiasi atau diusulkan dari kepala daerah, anggota DPRD, ASN, perangkat daerah, juga dari masyarakat. Mengutip Presiden Jokowi, inovasi bukan pengetahuan, melainkan budaya inovasi. “Kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton.” Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri menyatakan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Untuk 2019, telah terkumpul 8.016 jumlah inovasi, dari 252 daerah yang melaporkan inovasinya melalui Indeks Inovasi Daerah. Beliau menyatakan, pemerintah daerah perlu lebih proaktif mendorong pengembangan inovasi, guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah. “Di sinilah pentingnya peran lembaga kelitbangan, untuk memfasilitasi dan mendorong OPD lain dalam pengembangan dan penerapan inovasi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balitbangda Provinsi Lampung menyatakan bahwa lembaga kelitbangan perlu membangun sinergi dengan OPD lain, serta dengan lembaga vertikal yang ada di daerah.