Aktualisasi Tata Kelola SMA, SMK, dan PKLK Provinsi Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung bertekad menghadirkan tata kelola pendidikan menengah yang lebih baik. Tidak cukup membuat pedoman tata kelola, lebih penting aktualisasi tata kelola yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan satuan pendidikan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung menjaring umpan balik Pedoman Tata Kelola SMA, SMK, dan PKLK yang telah disusun, melalui dialog dengan kepala sekolah SMA dan SMK, baru-baru ini. "Kita ingin Pedoman Tata Kelola SMA, SMK, dan PKLK yang sudah disusun bisa kompatibel untuk diterapkan," kata Kepala Balitbangda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, Jumat (23/3).

Dalam rangka itu, Balitbangda telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, dan berdialog langsung dengan Kepala SMA dan SMK di beberapa daerah. "Kami ingin mengetahui tata kelola sekolah secara langsung, sekaligus berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pedoman tata kelola yang sudah disusun," kata Mulyadi Irsan.

Dari dialog dengan beberapa kepala sekolah tersebut, tim mendapatkan masukan bahwa pengelolaan SMA, SMK, dan PKLK di Provinsi Lampung membutuhkan pedoman yang jelas, sehingga pengalihan pengelolaan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi, membawa perubahan dan peningkatan mutu pendidikan menengah.

Diskusi dilakukan di satuan pendidikan, antara lain SMAN 1 Metro, SMKN 1 Metro, SMAN Olahraga, SMAN 1 Pasir Sakti Lampung Timur. "Kami berharap bisa mendapatkan gambaran riil kondisi tata kelola pendidikan menengah, dan sekaligus validasi pedoman tata kelola yang sudah disusun," kata Mulyadi.

Sebelumnya, Kepala Balitbangda juga telah memaparkan Pedoman Tata Kelola SMA, SMK, dan PKLK tersebut dalam seminar yang diselenggarakan Musyawarah Kerja Kepala Sejolah (MKKS) Provinsi Lampung, di aula SMKN 5 Bandar Lampung.