FGD Pengaruh Pandemi Terhada Tata Kelola Pemerintahan; Pandemi dan Kapasitas Sektor Publik.

Tabik Pun 🙏
Balitbangda Provinsi Lampung mengadakan FGD Pengaruh Pandemi Terhada Tata Kelola Pemerintahan; Pandemi dan Kapasitas Sektor Publik.

Bagaimana Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap sektor publik? Sejak kasus positif Covid-19 di Provinsi Lampung pertama kali diumumkan pada 18 Maret 2020, ritme kerja dan aktivitas kantor berubah. Sebagian mulai membatasi mobilitas dan aktivitas di ruang publik. Kantor-kantor mulai menerapkan work from home. Sekolah online diterapkan secara nasional. Protokol kesehatan diterapkan. Pelayaan publik pun (harus) menyesuaikan. 

Bagaimana sektor publik merespon pandemi, beradaptasi, dan meningkatkan kapasitasnya di kemudian hari? Pertanyaan ini dibahas dalam Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), yang diselenggarakan Balitbangda Provinsi Lampung (11/06), di ruang rapat kantor tersebut. Dihadiri narasumber dari 12 OPD di lingkungan Pemda Provinsi Lampung yang memiliki tugas pokok dan fungsi pelayanan publik. Penelitian ini merupakan kerja sama Balitbangda Provinsi Lampung dan Universitas Lampung.

Dosen FISIP Unila Dr. Dedy Hermawan yang hadir dalam FGD tersebut menyatakan, respon pemerintah terhadap pandemi masih cenderung reaktif. Diperlukan kerangka kebijakan agar pemerintah daerah lebih memiliki daya tahan dan kapasitas yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam kondisi sulit seperti Pandemi Covid-19 saat ini.

Hasil kajian ini, diharapkan dapat berkontribusi dalam penguatan kebijakan peningkatan kapasitas pemerintahan di daerah. Kapasitas yang akan melahirkan ketahanan, yaitu kekuatan dan kecepatan respons terhadap dinamika lingkungan, tantangan, dan kesulitan. Ini bukan tentang menjalankan pelayanan publik seperti biasa (business as usual), melainkan tentang memperkuat “otot-otot” di sekitar pelayanan yang menjadi tugas utama Pemda. Pandemi mungkin menjadi alasan kita untuk bergegas melakukannya.